E-learning  |   Info Akademik  |   Pendaftaran Mahasiswa Baru  |   Dosen  





Warta Dies
Warta Dies STIESIA
Kebijakan Pengampunan Pajak : Menimbang Manfaat, Menakar Mudarat
27 July 2016

Pengampunan pajak atau lazim disebut amnesti pajak (tax amnesty) didefinisikan sebagai pengampunan atas beban pajak (termasuk bunga dan penalti) diperiode lalu pada sejumlah wajib pajak (WP). Menurut Iffah Qonitah, S.E., M.Si., Ak ( Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya ) yang termuat dalam berita di Koran Harian Bisnis Surabaya edisi 268/Tahun 05, 11-17 Juli 2016 bahwa dalam Undang-Undang pengampunan pajak dijelaskan bahwa yang menjadi subyek pengampunan pajak adalah setiap WP berhak mendapatkan pengampunan pajak dan jika belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), WP mendaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP. Pengampunan diberikan melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan. Sedangkan obyek pengampunan pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sangsi dan pidana.

Menimbang Manfaat
Berdasarkan penghitungan Bank Indonesia (BI) yang mengacu pada Global Financial Data 2015, potensi tambahan penerimaan pajak dan program pengampunan pajak adalah Rp. 45.7 triliun dan potensi hasil repartiasi modal sebesar Rp. 560 triliun. Menilik besaran jumlah diatas, setidaknya penerimaan pajak dari pengampunan pajak tersebut akan mampu menyelamatkan APBN., disamping aspek penerimaan pajak dari pengampunan pajak tersebut, manfaat yang tidak kalah pentingnya adalah pemasukan arus modal (repartiasi modal) yang pada saatnya akan meningkatkan investasi dan meningkatkan kesempatan kerja di Indonesia, serta perluasan basis pajak.

Menakar Mudarat
Penelitian Brogne dan Baer, 2008, mengatakan bahwa keuntungan dari kebijakan pengampunan pajak sering di lebih-lebihkan dan jarang diantaranya memiliki keuntungan lebih besar dibanding biayanya. Biaya yang sering luput dari pengamatan adalah biaya dari menurunnya kepatuhan membayar pajak karena rusaknya kredibilitas pemerintah akibat kebijakan ini. Biaya ini mempunyai dampak jangka panjang karena bagi mereka yang selama ini selalu patuh membayar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak atas kekayaan akan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Apabila banyak wajib pajak yang tadinya patuh beralih menjadi wajib pajak yang nakal dan tidak patuh dengan harapan akan mengikuti program pengampunan pajak dimasa yang akan datang maka program pengampunan pajak yang akan dilaksanakan pemerintah justru akan menjadi boomerang bagi penerimaan pajak dan sudah tentu akan sangat berpengaruh terhadap APBN secara signifikan dalam jangka panjang.

Warta Dies Lainnya
Jenjang Studi
Berita
lebih lengkap
Pengumuman
lebih lengkap
Event
lebih lengkap
Bookmark and Share

© 2009 - www.stiesiaedu.com

Best View Resolution 1024 x 768